Jakarta,MATAKATOLIK.COM – Sikap Gereja Katolik Flores dalam menghadapi berbagai isu sosial, khususnya terkait lingkungan dan hak-hak masyarakat, menuai kritik keras dari Pemuda Katolik Timur (PEKAT).
Rikard Djegadut selaku Sekretaris Jenderal PEKAT, menilai bahwa Gereja Katolik di wilayah tersebut cenderung memiliki standar ganda dalam memberikan penilaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi umatnya.
Salah satu contohnya adalah perbedaan sikap yang sangat mencolok antara dua uskup di wilayah Flores terkait proyek geothermal.
Uskup Agung Ende, Mgr. Budi Kleden, secara tegas menolak proyek geothermal dengan alasan proyek tersebut berpotensi mendatangkan kerusakan yang besar bagi masyarakat dan lingkungan.
Namun, sikap yang berbeda diambil oleh Uskup Ruteng, Mgr. Sipri Hormat, yang justru melihat bahwa proyek geothermal dan panas bumi seharusnya diterima oleh masyarakat, dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan daerah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Rikard Djegadut menyatakan bahwa perbedaan sikap ini sangat membingungkan umat dan masyarakat luas.
"Gereja seharusnya memberikan pandangan yang jelas dan konsisten dalam hal ini, agar tidak ada kebingungannya di kalangan umat," ujar Djegadut dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga menambahkan bahwa sikap Gereja yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah seperti ini hanya akan memperburuk ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, PEKAT juga menyoroti kasus penggusuran di Nangahale, Maumere, yang melibatkan PT Krisrama.
Baru-baru ini, perusahaan tersebut memobilisasi umat parokinya untuk menempati tanah yang selama ini menempati tempat tersebut puluhan tahun.
"Sungguh ironis, Gereja bisa membenturkan umatnya sendiri. Bagi saya sikap Gereja ini sangat aneh. Ada apa dengan Gereja Flores: apa sebenarnya yang Gereja perjuangkan di dunia ini?" tanya Rikard.
Menurut PEKAT, Gereja Katolik di Maumere terkesan membenturkan umatnya dalam situasi yang sarat dengan kepentingan bisnis. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sosial, mengingat warga yang terlibat dalam penggusuran tersebut sudah lama tinggal di tempat tersebut.
"Keberpihakan Gereja kepada kepentingan bisnis atas nama pembangunan, tanpa memperhatikan hak-hak dasar masyarakat yang lebih lemah, menunjukkan sikap standar ganda.
Gereja seharusnya menjadi pembela umat, bukan malah memihak pada kepentingan segelintir pihak yang merugikan masyarakat kecil," tegas Rikard.
PEKAT mendesak agar Gereja Katolik Flores segera meninjau kembali sikapnya dalam menghadapi isu-isu sosial dan lingkungan, serta lebih konsisten dalam membela hak-hak umat, terutama dalam hal perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keadilan sosial.
PEKAT juga berharap agar Gereja dapat menjadi agen perubahan yang lebih bijak dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat Flores.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar