Matakatolik.com-Kementerian Perhubungan memastikan pembangunan infrastruktur transportasi di Papua dan Papua Barat menjadi fokus utama pemerintah pusat hingga 2024. Ketersediaan infrastruktur transportasi di wilayah paling timur Indonesia itu dinilai sangat diperlukan untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.
Hal itu dikatakan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan dalam seminar daring bertajuk "Kebijakan Perhubungan di Papua" yang digelar Vox Point Indonesia, Rabu (16/12).
"Provinsi Papua dan Papua Barat masih manjadi fokus pemerintah pusat dalam membangunan infrastruktur transportasi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020 sampai dengan 2024 mendatang," katanya.
Presiden Joko Widodo, lanjutnya, memiliki perhatian serius bagi Papua dan Papua Barat, juga berkomitmen membangun kedua provinsi itu di berbagai bidang, salah satunya infrastruktur transportasi yang akan terus ditingkatkan.
Jaringan transportasu ini, jelasnya, dibangun sebagai upaya meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolasi, dan menurunkan harga barang-barang, terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman.
"Selain daratan, masih terdapat wilayah yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi air dan udara, hingga menembus ke setiap distrik atau desa yang berada di pedalaman dan pegunungan," katanya.
Ia menjelaskan wilayah-wilayah di Kabuoaten Asmat, Kabupaten Mappy, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul belum bisa ditembus dengan jalan darat melainkan transportasi air.
Sementara wilayah-wilayah pegunungan, seperti Kabupaten Ilaga, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Wamena, dan Kabupaten Jayawijaya hanya bisa diakses melalui transportasi udara.
"Melalui pembangunan infrastruktur transportasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dengan semakin murahnya biaya logistik, meningkatkan efisiensi transaksi barang dan jasa, serta mendorong keberhasilan produk nasional berdaya saing," tambahnya.
Karena itu, Kemenhub, lanjutnya, akan menggarap banyak sekali infrastruktur transportasi di sektor Perhubungan Udara dengan membangun dan mengembangkan 10 bandara terdiri dari 6 bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah.
Sementara 4 Bandara di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak.
"Mengingat angkutan udara adalah angkutan utama dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita membahas detail dan memberikan suatu alokasi anggaran yang rekatif besar, 33 persen dari anggaran pembangunan perhubungan udara itu ada di Papua," tutur Robby.
Selain bandara, di sektor perhubungan laut akan dibangun sejumlah pelabuhan yaitu Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat.
"Selain itu, beberapa pelabuhan utama yang kita bahas adalah yang di Sorong. Kita akan memilih antara Pelabuhan di Arar dengan Pelabuhan Seget untuk dikembangkan. Tetapi di Sorong juga ada pelabuhan rakyat, sehingga itu juga akan kita berikan jalan akses melalui tanah kita," terangnya.
Di sektor perhubungan darat juga akan dilakukan pembangunan yaitu Terminal Bus Entrop di kota Jayapura, Papua, dermaga bus air di Danau Sentani, Fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw Kabupaten Jayapura yaitu penyediaan bus dan bus air.
Menurutnya, seluruh pembangunan tersebut saling mendukung antara satu dengan yang lain. Pusat mengharap dukungan gubernur dan para bupati/wali kota terutama terkait pengawasan secara terpadu agar visi dari program itu tercapai.
Ia mencontohkan pengerjaan proyek jalan trans Papua, pemerintah daerah bertanggung jawab mengurus soal lahan terutama pelepasan lahan yang melewati kebun atau pemukiman warga. Dengan demikian, pembangunan jalan dapat berjalan lancar.
Narasumber lain diskusi itu adalah Menuel John Magal, Pelaku Usaha Sektor Perhubungan di Papua. Menuel menyarankan, pemerintah lebih banyak membangun jalan-jalan antar kampung dan pusat-pusat layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi di distrik dan kabupaten di Papua.
Jalan-jalan ini yang lebih diperlukan terutama Orang Asli Papua (OAP), yang sebagian besar skala ekonomi penghidupannya belum membutuhkan pasar di luar kabupaten di mana mereka tinggal.
Pembangunan infrastruktur jalan di Tanah Papua, katanya, disarankan tak mengikuti pendekatan pembangunan infrastruktur konektivitas di seluruh Indonesia, dengan jalan dan jembatan lebih fokus untuk peningkatan ekonomi dan pergerakan komoditas. Pembangunan jalan di Papua, harus memperhatikan konteks non-ekonomi seperti relasi sosial dan lingkungan hidup.
“Pesan utama orang Papua itu tadi, jalan itu penting, tetapi yang berorientasi untuk komunitas Orang Asli Papua, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi,” kata Menuel.
Pembangunan jalan trans Papua, lanjutnya, hingga kini belum berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi orang asli Papua. Barang-barang dari luar menjadi lebih mudah masuk.
"Sebaliknya, tidak ada komoditas hasil usaha masyarakat ke luar. Kondisi ini karena hasil pertanian masyarakat biasa skala kecil dan dijual di pasar-pasar di pusat kabupaten atau distrik," pungkasnya.
Matakatolik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar