Matakatolik.com-Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengadakan Webinar melalui aplikasi zoom dengan tema "Strategi Dan Tantangan Penerapan New Normal Di Daerah", yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan di seluruh pelosok Indonesia, Jumat (5/6).
Hadir sebagai narasumber Wakil Menteri Kemendes PDTT RI Budi Arie Setiadi, Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang yang juga mantan Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapuspen Kemendagri Bahtiar, serta Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus Papa.
Wakil Menteri Desa dan PDTT Budi Arie Setiadi dalam pemaparannya mengatakan Pandemi Covid-19 ini adalah wabah yang melanda seluruh dunia tanpa terkecuali termasuk Indonesia.
Ia menyebut tujuan new normal agar kehidupan kita lebih produktif, disiplin, lebih menjaga kesehatan, dan memberikan nilai tambah dalam proses kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Budi melanjutkan perubahan ini sebagai konsekuensi dari pandemi Covid-19.
“Perlu saya sampaikan bahwa laporan lembaga keuangan dunia bahwa Indonesia masih bisa tumbuh 3 persen di quarter pertama tahun 2020. Dibanding negara-negara lain, cina yang minus 1,6 %, dan eropa 2,7 %. Kita termasuk negara yang memiliki daya tahan ekonomi yang luar biasa. Walaupun nanti di quarter kedua di bulan April dan Juni ini semua negara akan mengalami penurunan termasuk Indonesia,” ungkapnya.
Budi menambahkan Lembaga keuangan dunia juga meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu dari dua negara tercepat dalam pemulihan ekonomi setelah Cina.
“Oleh karena itu, perlu kerjasama dari kita semua agar bisa keluar dari krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia. Mari kita bersama-sama bertarung dan berjuang untuk menggerakan kembali ekonomi kita, khususnya pedesaaan karena desa sebagai pusat produksi tanaman pangan agar bisa lebih produktif dan bisa membantu bangsa ini dari ketergantungan import pangan, karena 86 persen desa di Indonesia adalah desa berbasis ekonomi pertanian,” jelas Budi.
Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang mengatakan pandemi Covid 19 merupakan extra ordinary atau kejadian yang luar biasa. Berkenaan dengan itu, senada dengan informasi yang disampaikan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 bahwa ada 102 Kabupaten/Kota yang aman dari pandemi Covid-19.
“Kita tahu bersama bahwa di Indonesia ada 514 kabupaten/kota. Yang menjadi pertanyaannya adalah Bagaiamana status keadaan di 412 Kabupaten/Kota. Apakah statusnya hijau, kuning atau merah? Dan harus kita dalami lebih lanjut,” kata Teras Narang
Pada kesempatan tersebut, Teras Narang juga mengkritisi kebijakan Pemerintah, DPR dan KPU tentang pelaksanaan Pilkada yang tetap diagendakan pada tanggal 9 Desember mendatang di tengah ketidakpastian pandemi Covid 19.
Sementara itu, Kapuspen Kementerian dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan pertahanan terkuat dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah kedisiplinan warga negara Indonesia.
“Kami sudah menuliskan dan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam dua buku. Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa bagaimana supaya kita tetap produktif di tengah pandemic ini. Kita mencoba untuk membangun konsepsi baru dan bebas dari pandemi Covid-19, karena pandemi covid-19 ini akan berlangsung jangka panjang,” jelas Bachtiar.
Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus Papa mengatakan diskusi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya PMKRI memberikan ruang kepada masyarakat dalam menanggapi rencana pemerintah terkait penerapan kebijakan New Normal.
“Berkaitan dengan sikap PMKRI, perlu kita berbicara soal efektivitas penyelenggaraan PSBB yang sudah berlangsung selama hampir tiga bulan. Kami tentu mengapresiasi pemerintah dan stakeholder dalam upaya penanganan covid tapi juga kami memberikan catatan-catatan kritis terkait rencana penerapan New Normal,” ungkap Beni.
Beni menegaskan Pemerintah harus membuka data secara terbuka berkaitan dengan evaluasi efektifitas PSBB di seluruh daerah termasuk dalam hal protocol.
“Kita mau protokol dijalankan secara tegas, disiplin dan konsekuen di lapangan. Selain itu transparansi anggaran Covid-19 sebesar 405 triliun sangat penting dibuka ke publik. Sejauh mana penyerapan anggaran covid 19 ini harus dibuka dan dijelaskan kepada masyakat. Terakhir atas nama PMKRI kami mengingatkan agar penerapan New Normal oleh pemerintah harus memberikan kepastikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat di tengah pandemi. Jangan sampai kebijakan ini sebagai ajang uji coba," tegas Beni.
Acara ini diikuti banyak peserta, selain mahasiswa, ada juga tenaga profesional dan awak media.
“Mereka tertarik bukan semata-mata karena panitia menyediakan sertifikat, melainkan karena isu yang diangkat dalam seminar ini menggugah publik karena ingin mengetahui terkait ‘new normal’ yang akan diberlakukan di beberapa daerah,” ujar Dwi Sitohang, narahubung Webinar PP PMKRI ini.
Matakatolik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar