Ansy menerangkan, yang dimaksud politik anggaran adalah anggota DPR menggunakan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki untuk bekerja dan berjuang agar negara mengalokasikan anggaran untuk menjawab aspirasi, memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Anggota DPR harus memastikan agar prioritas kegiatan ataupun alokasi anggaran yang diajukan pemerintah kepada DPR berpihak pada rakyat, baik dalam sisi kesejahteraan ataupun keadilan sosial.
“Inilah tugas DPR RI dan sudah kita lakukan. Contoh, DPR RI sudah berhasil memperjuangkan nasib orang miskin yang terdampak pandemik Covid-19 di NTT, yaitu alokasi dana melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 600.000 per bulan untuk 300.000 keluarga miskin di seluruh NTT selama 6 bulan. Contoh lain adalah pembelian ikan nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lalu dibagikan ke warga miskin. Itu esensi politik. Jangan berharap anggota DPR pakai uang pribadi beri bantuan sosial karena pasti bantuannya sangat terbatas,” ujar Ansy di Jakarta, Senin (27/4/2020).
Melalui politik anggaran, lanjut Ansy, bantuan kepada masyarakat dilakukan dalam target yang jelas dan terukur berdasarkan data sehingga tepat sasaran. Bantuan yang diberikan juga bisa dilakukan dalam skala lebih besar. Dalam bantuan sosial Kemensos misalnya, bantuan dana yang diberikan diupayakan tepat sasaran, yaitu keluarga miskin berdasarkan data hasil verifikasi. Ditambahkan pula, alokasi yang diberikan juga dalam jumlah besar, yaitu kepada 300.000 keluarga NTT dengan nominal Rp 600.000 per bulan selama periode 6 bulan.
Dalam konteks ini, penting dilakukan pendidikan politik. Publik harus diberikan pengertian bahwa tanggung jawab politisi adalah berjuang agar negara mengalokasikan anggaran untuk membantu rakyat dan bukan berharap bantuan pribadi anggota DPR. Uang pribadi anggota DPR terbatas untuk memberikan bantuan pada rakyat. Namun, dengan kewenangannya sebagai anggota DPR, ia bisa "memaksa" negara untuk mengalokasikan anggaran bagi rakyat.
Jika tidak melalui politik anggaran, anggota DPR RI Dapil NTT II ini menegaskan, anggota DPR memiliki keterbatasan dan tidak akan bisa membantu masyarakat secara masif dan dalam jumlah besar. Ansy menambahkan, alasan dirinya berpolitik dan menjadi anggota DPR adalah untuk membantu rakyat dengan menggunakan uang negara. Tujuan politik adalah kerja mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat.
Sebagai contoh, karena menjadi anggota DPR RI, Ansy bisa berjuang sehingga NTT mendapatkan 1 unit excavator dan 3 traktor roda empat senilai milyaran rupiah. Di samping itu, dalam waktu dekat juga akan dialokasi bantuan dari Kementan, KKP dan KLHK hasil perjuangannya di Senayan.
Yang dilakukan politisi-pejabat bukan bantuan sosial, tetapi keadilan sosial. Sumber uangnya pun berasal kas negara yang merupakan uang rakyat dan bukan uang pribadi. Itulah hakekat politik, itulah keadilan sosial.
“Kita tidak akan mampu memberikan bantuan sebesar itu apabila menggunakan uang pribadi. Melalui politik anggaran inilah kita dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 secara luas. Politik adalah menggunakan kekuasaan untuk membantu rakyat. Kekuasaan yang kita miliki, kita manfaatkan agar alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah berpihak pada masyarakat,” terang Ansy.
Karena itu, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ansy menyisir secara teliti dan kritis realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19. Apabila refocusing anggaran yang diberikan belum berpihak pada masyarakat yang membutuhkan atau salah sasaran, maka dirinya akan bersuara untuk menekan pemerintah memperbaiki realokasi anggaran tersebut.
Yang harus menjadi fokus dalam situasi luar biasa sekarang ini adalah masyarakat, terutama kalangan bawah agar mendapatkan bantuan yang secara langsung dapat mereka gunakan untuk bertahan hidup. Fokus yang Ansy suarakan saat ini adalah agar kebijakan negara untuk warga terdampak pandemik memperoleh bantuan berupa uang maupun barang yang langsung bisa dimanfaatkan (quick yielding income and commodity).
“Kita akan memastikan kehadiran negara untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita tidak bisa mengandalkan uang pribadi untuk membantu karena penghasilan kita pun terbatas. Tindakan dermawan ala Sinterklas tidak bisa dilakukan terus-menerus, apalagi dalam jumlah besar. Justru melalui politik anggaran, DPR dapat membantu masyarakat secara luas dan tepat sasaran. Ini adalah bentuk politik kerja nyata,” pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Matakatolik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar