Matakatolik.com-Vox Point Indonesia menilai aksi sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menuntut pencabutan surat izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Santo Yoseph Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) sebagai fenomena bahwa masyarakat Indonesia masih rendah dalam hal pemahaman nilai-nilai dan karakter keindonesiaan.
“Pemerintah sebagai alat negara bertanggung jawab bahkan harus (wajib) membina sikap tidak etis kaum intoleran di Tanjung Balai ini agar mereka paham akan nilai-nilai dan karakter kebangsaan Indonesia,” kata Direktur Pancasila Vox Point Indonesia, Frederikus Fios melalui keterangan tertulisnya kepada Matakatolik.com, Sabtu (8/2).
Lebih lanjut Frederikus mengatakan bahwa munculnya aksi protes kaum intoleran terhadap segala upaya pembangunan gereja merupakan potret lemahnya pembinaan karakter kebangsaan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia.
"Pemerintah harus membina seluruh elemen masyarakat Indonesia khususnya kaum intoleran agar memiliki wawasan pemikiran yang berparadigma kebangsaan. Jika ini tidak dilakukan, maka kelompok intoleran akan semakin berkembang dan bertumbuh subur di negeri ini,” kata Frederikus.
Frederikus juga mengatakan bahwa tindakan intoleran terjadi karena pemahaman dan praktik beragama kita di Indonesia masih pada taraf formalisme agama, namun belum sampai pada taraf beragama secara substantif berbasis nilai-nilai kebaikan universal seperti kemanusiaan, perdamaian sosial dan hidup berdampingan secara harmonis.
Frederikus menilai aksi-aksi protes yang dilakukan dalam upaya pembangunan tempat ibadat kaum kristiani itu selalu mengatasnamakan agama mayoritas sebagai instrumen untuk tujuan menindas dan menekan kaum kristiani.
"Jelas ini terlihat praktik keagamaan dijadikan sebagai instrumen legitimasi tindakan arogan pada kaum kristiani atau minoritas lainnya dalam berbagai konteks," urai Frederikus.
Ia mengatakan upaya pembinaan karakter kebangsaan ini harus dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen multisektor dan lintas kelompok.
Pemerintah, kata Fios, harus piawai bahkan cerdas untuk mengatur sinergitas dan kolaborasi semua pihak baik aparat pemerintah, tokoh agama, kelompok ormas, media, tokoh masyarakat, partai politik, dunia pendidikan, dan masyarakat luas untuk menjadikan pendidikan karakter kebangsaan Indonesia ini sebagai gerakan bersama semua pihak.
Untuk jangka pendek, Frederikus meminta aparat pemerintah terkait harus berani menegakkan hukum dan melakukan dialog terbuka dengan kaum intoleran.
“Pemerintah sebagai otoritas penguasa yang legitim harus tegas menindak kaum intoleran dan memberikan jaminan beribadah pada umat kristiani di Tanjung Balai, Kepulauan Riau demi langgengnya nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang santun, ramah, hidup berdampingan secara damai dan harmonis,” pungkas Fios.
Matakatolik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar