Matakatolik.com-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru harus berani mengumumkan target 100 hari kerja pasca dilantik pada 20 Desember 2019 lalu. Terutama menyelesaikan kasus-kasus yang belum dapat diselesaikan KPK.
"Hal tersebut dimaksudkan agar publik secara jelas mengetahui bahwa pimpinan KPK periode 2019-2023 itu secara konkret dapat menangani persoalan korupsi di Indonesia. Pimpinan KPK yang baru harus mampu canangkan program 100 hari kerja terutama menyelesaikan kasus lama yang sudah masuk meja KPK,” kata Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati dalam Diskusi Politik (Dispol) yang digelar DPN Vox Point Indonesia, di Sanggar Prathivi Building, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Handojo mengingatkan bahwa publik menaruh harapan besar pada para komisioner KPK baru untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang belum diselesaikan oleh komisioner KPK sebelumnya. Ia menyebut janji para komisioner KPK baru agar bekerja professional harus dapat dibuktikan dengan kerja nyata dan kerja cepat.
“Publik tentu saja berharap agar semua persoalan besar dapat diselesaikan. Yang dinantikan publik yakni bagaimana KPK fokus pada kasus-kasus yang memang buktinya sudah kuat yang belum terselesaikan, seperti E-KTP, BLBI, Bank Century dan perkara korupsi lainnya,” ujar Handojo.
Ia mengatakan kemampuan Komjen Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023 ditunggu untuk mengusutnya hingga tuntas. Selain itu, Undang-Undang (UU) KPK Nomor 19 Tahun 2019 juga dinanti keefektivitasannya, dalam menyelesaikan beberapa perkara tersebut.
“Kemampuan pak Firli tak perlu diragukan apalagi beliau adalah mantan Deputi Penindakan KPK. Pengalamannya akan lebih mudah menyelesaikan persoalan dan kasus-kasus besar yang terjadi selama ini,” ungkap Handojo.
Handojo melanjutkan publik harus menagih kemampuan Firli yang dipilih Komisi III DPR RI sebagai ketua KPK. Permintaan Handojo terkait janji Firli yang mengatakan berani bertindak secara independen dan tak akan terpengaruh institusi asalnya Polri apabila terpilih menjadi komisioner KPK. Hal itu sesuai dengan lembaga KPK yang berkerja secara independen.
Untuk itu, Handojo meminta publik berperan aktif mengkawal para Komisioner KPK yang baru sehingga dapat bekerja sesuai harapan publik.
“Terutama juga pencegahan. KPK harus mampu memberikan pencegahan yang baik kepada masyarakat agar virus korupsi tidak menular ke berbagai lini kehidupan masyarakat,” kata Handojo.
Pada kesempatan yang sama Handojo mengapresiasi kerja pimpinan KPK dengan gelaran operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1) dan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di Jakarta, Rabu (8/1).
OTT terhadap Saiful adalah yang pertama setelah Firli Bahuri cs dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2019 lalu. Operasi tangkap tangan (OTT) Saiful IIlah diduga terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Sidoarjo sementara Wahyu Setiawan diduga terlibat transaksi suap.
Namun, Handojo mengatakan dengan adanya dua operasi tangkap tangan itu atau pun kasus lainnya bukan berarti membiarkan kasus lama di KPK terkatung-katung.
“Kita beri apresiasi kerja cepat KPK. Namun bukan berarti kasus lain di KPK dibiarkan saja. Semua harus bisa diselesaikan. Dan, yang paling penting adalah bukan saja OTT tapi bagaimana korupsi bisa turun. Untuk itu perlu sistem penguatan pencegahan dan penindakan dengan penengakan hukum,” pungkas Handojo.
Matakatolik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar