Matakatolik.com-Tokoh-Tokoh asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jakarta menolak dengan tegas Wisata Halal yang diwacanakan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Manggarai Barat.
"Kami menolak dengan tegas apa yang dicanangkan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Manggarai Barat," kata Ferdin Rengka yang hadir sebagai perwakilan Tokoh Manggarai saat Konferensi Pers di Restoran Pulau Dua, Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Menurut Ferdin, wacana Wisata Halal tidak mempertimbangkan kearifan lokal. "Label Wisata Halal ini mencederai budaya Manggarai khususnya dan NTT pada umumnya," kata Ferdin.
Sementara Tokoh asal Sikka, Petrus Selestinus, mengatakan wacana Wisata Halal tidak sesuai Undang-Undang Pariwisata.
Mestinya, kata Petrus, Kepala BOP Manggarai Barat, Shana Fatina, tahu isi UU No.10 Tahun 2009, Tentang Keparawisataan sebagai hukum positif dan paham tentang Konstitusi 1945.
Menurut dia, itikad Shana Fatina untuk menerapkan program Wisata Halal dimaksud, diduga tidak hanya sekedar bermaksud menarik wisatawan Muslim ke NTT.
Namun, dibalik itu Shana Fatina patut diduga memiliki agenda khusus yaitu membuka ruang bagi penyebaran dan infiltrasi radikalisme dan intoleransi di NTT dengan kemasan Wisata Halal.
"Padahal, Shana Fatina tahu bahwa Kabupaten Manggarai Barat itu adanya di NTT, yang kultur, struktur dan realitas sosial masyarakatnya 100% NTT dan 100% Indonesia," tegas Advokat senior Peradi ini.
Petrus mengatakan, Shana Fatina paham betul bahwa berkembangnya radikalisme dan intoleransi sudah sedemikian sistemik hingga pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.
Ia menyebut radikalisme dan intoleransi sudah masuk ke berbagai institusi negara dan sektor-sektor BUMN, termasuk sektor Pariwisata.
Lebih lanjut Koordinator TPDI ini mengatakan, program Wisata Halal, mengingatkan kita pada himbauan Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius kepada 181 pejabat BUMN se Indonesia di Lembang, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.
Himbauan tersebut bermaksud agar seluruh jajaran BUMN mengidentifikasi benih-benih radikalisme di dalam lingkungannya dan meningkatkan kewaspadaan karena tidak kurang 2 juta karyawan BUMN berpotensi terinfiltrasi atau terpapar radikalisme.
Ia mengatakan kehendak Shana Fatina yang mencoba menerapkan program Wisata Halal di Labuan Bajo, bagi publik di NTT ibarat petir di siang bolong.
"Ini adalah langkah yang sangat tidak masuk diakal sehat publik. Sebab melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha Pariwisata dan melanggar UU Kepariwisataan yang mengharuskan penentuan wilayah pariwisata yang strategis atau super strategis tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, lingkungan alam sekitranya (ekowisata) dan sejalan dengan agama masyarakat setempat," ujar Petrus.
Acara ini dihadiri anggota Fraksi Golkar DPR RI yang juga adalah putra asal Sikka, Melkias Mekeng.
Mekeng berjanji untuk segera mengirimkan Surat kepada Presiden Jokowi dan Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk menolak wacana Wisata Halal.
"Kami akan menulis surat dan langsung dikirimkan kepada Presiden dan Menteri Pariwisata untuk tidak melegalkan Wisata Halal di Labuan Bajo dan NTT pada umumnya," kata Mekeng.
Ia mengatakan pariwisata di NTT sudah berkembang dengan baik. Potensi wisata yang ada sudah dapat menarik wisatawan untuk datang ke NTT.
"Potensi wisata yang dimiliki, tidak perlu diganggu oleh otoritas yang tak paham dengan kebudayaan NTT," tegas Mekeng.
Mekeng menilai pariwisata akan maju bukan karena label-label halal atau non halal. Namun, wisatawan akan datang ke sebuah daerah karena mau melihat keindahan alam di daerah tersebut.
"Biarkan budaya di NTT berkembang dan bertumbuh berdasarkan apa adanya dan aslinya. Tidak dimasukkan atau dipaksakan oleh hal-hal yang bukan merupakan kearifan lokal," kata Mekeng.
Acara yang diprakarsai Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT) ini dihadiri Asisten Deputi Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata, Fransiskus Xaverius Teguh. Juga dihadiri tokoh-tokoh di antaranya Blasius Bapa dan Hubertus Manek.
Ervan Tou
Tidak ada komentar:
Posting Komentar