Matakatolik.com-Nusa Tenggara Timur (NTT) Diaspora Jakarta yang bernaung dibawah Komite Nasional (Komnas) Pengawas Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores akan menduduki Kantor Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI bila Menpar tak kunjung mencopot Direksi BOP Labuan Bajo, pasalnya sudah sepekan masyarakat pencinta pariwisata Manggarai Barat (Mabar) terus memprotes kehadiran jajaran Direksi BOP Labuan Bajo yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas.
Hal ini dikatakan Ketua Komnas Pengawas BOP, Frans Dancung kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/6/2019).
"Kalau Kemenpar tak segera mencopot Direksi BOP Labuan Bajo, maka NTT Diaspora di Jakarta akan menduduki kantor Kemenpar RI hingga tuntutan dipenuhi," kata Frans Dancung di Sekertariat Komnas Pengawas BOP, Hotel Plazza Harco Mangga Dua, Jakarta.
Menurut Frans Dancung, kehadiran Direksi BOP Labuan Bajo menuai protes masyarakat sebab para Direksi tidak memahami budaya dan karakter masyarakat lokal sebagai landasan dalam mengambil kebijakan BOP Labuan Bajo ke depannya.
"Para Direksi inikan tidak memahami budaya dan karakter masyarakat lokal sebagai landasan dalam mengambil kebijakan BOP Labuan Bajo ke depannya," ujar Frans.
Untuk itu kata Frans pihak Kemenpar segera mereposisi Direksi BOP Labuan Bajo sebelum NTT Diaspora di Jakarta melakukan aksi unjuk rasa.
Sebelumnya, Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT), Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Direksi Badan Otorita Pelaksana (BOP) Labuan Bajo-Flores.
Desakan ini disampaikan Garda NTT-Jakarta menyusul mengemukanya reaksi penolakan masyarakat terhadap Direksi BOP yang dinilai menimbulkan kontroversi.
"Garda NTT-Jakarta meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan restrukturisasi kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores dan mengganti Dirut BOP Shana Fatina karena menimbulkan kontroversi dan keresahan di tengah masyarakat," kata Ketua Umum Garda NTT-Jakarta, Wilfrid Yons Ebit melalui surat resmi yang ditandatangani Sekjen, Marlin Bato, Kamis (9/6).
Garda NTT-Jakarta juga mempertanyakan dan meminta klarifikasi proses recruitment struktur kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores sebab menurut informasi yang yang berkembang, proses recruitment struktur kepengurusan khususnya Direktur Utama BOP Shana Fatina diduga kental bernuansa KKN dan tidak melalui seleksi berjenjang, uji kelayakan dan kepatutan.
"Garda NTT mempertanyakan dan meminta klarifikasi proses recruitment struktur kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores sebab menurut informasi yang kami terima, proses recruitment struktur kepengurusan khususnya Direktur Utama BOP Shana Fatina yang diduga kental bernuansa KKN dan tidak melalui seleksi berjenjang, uji kelayakan dan kepatutan," jelas Ebit.
Selain mendesak Presiden mencopot Direksi BOP, Garda NTT-Jakarta juga secara tegas menolak label “wisata halal” yang disosialisasikan Direktur Utama BOP Shana Fatina pada 30 April 2019 di Labuan Bajo.
"Menurut kami Label Wisata Halal tidak sesuai dengan semangat toleransi, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan identitas budaya local masyarakat Flores," tegas Ebit.
Matakatolik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar