Arya Fernandes
Matakatolik.Com - Peneliti departemen politik dan perubahan sosial dari lembaga CSIS, Arya Fernandes, mengatakan, hoaks terkait pemilu semakin banyak terjadi dan cenderung menyerang penyelenggara.
Melihat kecenderungan itu, Arya menyebut bahwa ada upaya pendelegitimasian Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
"Memang variasinya semakin banyak, menyerang kelembagaan, mgenyerang personal, sulit untuk mengatakan bahwa ini bukan bagian dari upaya untuk mendelegitimasi KPU," kata Arya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (9/3/2019).
Baca Juga: Bertemu JK di Kantor Wakil Presiden, GMKI Pertegas Komitmen Perangi Intoleransi
"Jadi kalau lihat dari polanya, dari intensitasnya, memang seperti ada upaya untuk membuat atau mengajak publik untuk tidak percaya pada KPU," sambung dia.
Menurut Arya, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengkonstruksi KPU sebagai lembaga penyelenggara yang curang dan berpihak pada salah satu peserta pemilu.
Hal ini harus segera dihentikan supaya masyarakat awam tidak punya persepsi yang salah.
"Kalau masyarakat awam punya persepsi KPU-nya berpihak, tidak profesional, dan curang, implikasinya bukan hanya pada proses kontestasi pemilu, tetapi juga pada kepercayaan sistem demokrasi itu sendiri," ujar Arya.
Baca Juga: Pemuda Katolik Lapor Akun Facebook yang Menghina Paus Fransiskus ke Bareskrim Polri
Menurutnya, sejauh ini kedua lembaga penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, memiliki kesan yang bagus dan positif di masyarakat.
"Saya relatif tidak mendengar isu-isu negatif soal KPU dan Bawaslu," pungkasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, harus ada penegakan hukum yang tegas untuk menekan angka penyebaran hoaks.
Hukum harus akuntabel dan transparan, sehingga mampu membuat efek jera pada pelaku, serta mencegah tindakan-tindakan serupa kembali terjadi.
Tidak hanya itu, Arya menilai, KPU harus berbenah untuk semakin menguatkan profesionalisme dan integritas.
Baca Juga: Presiden Jokowi Menerima Pengurus PGI di Istana
"KPU harus menjawab dengan kerja yang lebih baik dan akuntabel, karena kalau sedikit saja ada kekurangan atau pun penyimpangan di jajaran KPU, itu akan lebih mudah untuk dipolitisir dan dikapitalisasi untuk kepentingan tidak bertanggung jawab," tandasnya.
Sebelumnya, muncul sejumlah hoaks terkait pemilu.
Awal Januari 2019, muncul isu 7 kontainer surat suara pemilu tercoblos. Kabar ini dipastikan hoaks, dan pelaku sudah diproses oleh pihak berwajib.
Paling baru, muncul kabar surat suara tercoblos di Sumatra Utara. Hal ini juga telah dibantah oleh KPU Sumut, dan pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut.
Leksi Nantu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar