Keempat isu tersebut menyangkut soal-soal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, konflik agraria, masalah intoleransi, radikalisme dan ekstremisme serta masalah penguatan pengelolaan lembaga.
"Beberapa pelanggan HAM berat yang menjadi fokus Komnas HAM, antara lain kasus Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Kerusuhan Mei 1998, Wamena, Wasior dan beberapa kasus lainnya," kata Damanik saat memberikan materi pada Sidang Sinodal KWI 2018, di Pusat Pastoral Keuskupan Bandung (PPKB), Senin (5/11/2018).
Kasus-kasus ini, kata dia, sampai sekarang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dengan membentuk Tim Penyidik.
Menurut dia, konflik agraria dimasukkan isu strategis karena banyak kasus yang masuk ke meja Komnas HAM. Terutama dari Sumatera Utara.
Ia menuturkan konflik structural agrarian berakar pada kebijakan politik agraria yang menimbulkan pemusatan kepemilikan, penguasaan, penggunaan tanah maupun sumber daya alam pada segelintir orang atau lembaga.
Disisi lain, lanjut dia, banyak rakyat kehilangan hak mereka, akses terhadap tanah dan sumber daya alam dan ruang kehidupan lainnya.
Komnas HAM, kata dia, menyadari penting adanya peningkatan sistem pengelolaan kelembagaan.
" Terutama yang terkait dengan peran dan fungsi di dalam menumbuhkan kondisi yang kondusif bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM di Indonesia," ungkapnya.
Matakatolik - Ervan Tou
Tidak ada komentar:
Posting Komentar