Ket. Foto: Bupati Pakpak Bharat, Sumatra Utara (Sumut) Remigo Yolanda Berutu.
Matakatolik.Com - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia angkat bicara terkait salah satu kadernya yang menjabat sebagai Bupati Pakpak Bharat, Sumatra Utara (Sumut) Remigo Yolanda Berutu diamankan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Minggu, (18/11/2018).
Ketua Umum DPN Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, mengaku baru mengetahui peristiwa penangkapan tersebut dari media. Namun, pihaknya sudah mendapat laporan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Vox Point Indonesia Sumatera Utara melalui Sekretaris DPD.
"Kami sangat prihatin dengan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pakpak Barat dalam OTT KPK," kata Handojo di Jakarta, Senin, (19/11/2018).
Kendati demikian, Handojo menegaskan pada prinsipnya Vox Point Indonesia menghormati proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
Kader Vox Point Indonesia, kata dia, harus mampu bertanggung jawab secara hukum. Apalagi masalah terkait korupsi.
"Kami menghormati proses hukum dan berharap KPK menjalankan tugasnya secara profesional," ujarnya.
Ia mengatakan Remigo Berutu merupakan bagian dari komunitas Vox Point Indonesia. Untuk itu, pihaknya siap membantu untuk melakukan pendampingan secara hukum.
Terkait dengan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Vox Point Indonesia Sumatera Utara, Handojo menegaskan akan diganti dengan pejabat sementara.
"Maka kami dari DPN Vox Point Indonesia akan segera melakukan pergantian dengan menunjuk pejabat sementara," kata dia.
Diketahui, KPK menangkap Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolanda Berutu Minggu dini hari (18/11/2018). Selain Bupati Pakpak Bharat, KPK juga menangkap lima orang lainnya.
Mereka ditangkap di dua tempat. Bupati Pakpak Bharat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pakpak Bharat, seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan seorang dari swasta ditangkap di Sumut. Dua orang lainnya di tangkap di Jakarta.
Matakatolik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar