Matakatolik.Com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, meminta pemerintah untuk menghentikan penitipan narapidana teroris (napiter) di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kementerian Hukum dan HAM RI dan Pimpinan Polri perlu meninjau kembali kebijakan menempatkan sejumlah napi teroris (napiter) sebagai titipan di sejumlah Lapas dan Rutan di NTT,” kata Petrus, di Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Ia mengkhawatirkan keberadaan napi teroris di sejumlah Lapas di NTT bisa memudahkan dan memperkuat penyebaran sel-sel jaringan teroris di NTT.
Sebab, lanjut dia, para teroris bisa beraktivitas melalui atau atas nama kunjungan keluarga dan relasi dari para napi teroris atau melalui pergaulan sesama napi di dalam Lapas.
Ia menjelaskan penyebaran ideologi kekerasan di dalam Lapas sangat mungkin terjadi secara leluasa karena NTT jauh dari akses kontrol pusat dan kontrol publik.
Menurut Petrus, keberadaan napiter di sejumlah Lapas dan Rutan di NTT baru diketahui masyarakat NTT setelah Gubernur NTT Frans Lebu Raya memberi komentar kepada beberapa media massa di Kupang tanggal 15 Mei 2018.
“Gubernur (Frans Lebu Raya) meminta agar Kepala BIN, Polri dan Petugas di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan (RUTAN) di NTT yang terdapat napiter agar dipantau dan diawasi secara ketat dalam setiap kunjungan keluarga agar NTT tidak terganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat akibat keberadaan napiter tersebut. Itu berarti kebijakan penitipan napiter di NTT dilakukan secara tertutup tanpa diketahui masyarakat NTT,” kata Petrus.
Untuk itu pihaknya akan bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Setidaknya Dirjen pemasyarakatan dan minta Polri juga mengawasi gerak gerik pengurus HTI di NTT,” jelas dia.
Karena menurut Petrus, tak menutup kemungkinan aktivitas para teroris atau yang terkait HTI tetap berjalan. “Hanya bajunya yang diganti namun ideologinya tetap jalan,” ujar Petrus.
Menurut Petrus, salah satu cara yang harus dilakukan adalah memeperkecil ruang gerak partai pendukung HTI di NTT.
“Terutama jangan memilih kader-kader yang dicalonkan. Karena mereka sudah punya kader di DPR. Hal itu bisa dilihat dari penanganan rancangan revisi UU Terorisme tertunda berkali-kali,” ujar dia.
Oleh karena itu ia berharap agar masyarakat NTT perlu memperhatikan partai yang diduga mendukung aktivitas HTI.
“Hanya masyarakat saja yang bisa mematikan aktivitas yang melanggar dengan cara tidak mendukung parpol yang dukung HTI,” tegas Petrus.
Karena menurut dia kita tak mungkin melarang partai ada di NTT. “Sehingga yang paling aman adalah masayarakat tidak boleh memilih para calon dari parpol yang selama ini aktivitas politiknya mendukung HTI. Untuk sementara dan efektif adalah menolak dan tak memilih parpol yang mendukung HTI,” pungkas dia.
Matakatolik-North
Tidak ada komentar:
Posting Komentar