Mata Katolik
Popular Readers
-
Matakatolik.com -Sejumlah tokoh nasional yang menggeluti bidang agama dan perdamaian hadiri acara Forum Titik Temu, di Ritz Carlton Hotel...
-
M ATAKATOLIK, Jakarta - Yohanes Handojo Budhisedjati ditunjuk sebagai Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Handojo diper...
-
Matakatolik.com -Untuk Abdul Somad: Saya Tak Butuh Ucapan Selamatmu, Dan Jangan Urusi Iman Agamaku Saya tak pernah mengurusi keyakinan...
-
MATAKATOLIK.COM, Jakarta - Paus Fransiskus, yang memiliki nama lahir Jorge Mario Bergoglio adalah pemimpin Gereja Katolik Roma saat ini. D...
-
Matakatolik.Com - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memulai penataan ulang ( refarming ) Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz di 9 klast...
-
Jakarta, MATAKATOLIK.COM - Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia dikabarkan akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dala...
-
Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati MATAKATOLIK.COM, Jakarta - Ormas Katolik Vox Point Indonesia ikut mendukung re...
-
MATAKATOLIK.COM, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia(Polri) akan menggerakkan 4.520 personel keamanan, guna untuk mengamankan, pemimpin...
Solusi Untuk Anda!
Vox Point Indonesia Gelar Diskusi Politik “Kampanye Hitam, Musuh Demokrasi”
Matakatolik.com – Membuka lembaran tahun politik 2018, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia memualinya dengan menggelar Diskusi Politik (Dispol) perdana dengan mengangkat tema “Kampanye Hitam, Musuh Demokrasi”.
Acara ini berlangsung di Sekretariat Vox Point Indonesia, Sanggar Prathivi Building, Jl. Pasar Baru Selatan, No. 23, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018) .
Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang hadir sebagai narasumber, Usep Hasan Sadikin, mengatakan kampanye hitam bukan saja merugikan para kontestan yang menjadi korban kampanye hitam tetapi membuat kualitas demokrasi kita rusak.
“Namanya kampanye hitam itu memang sifat dasarnya adalah suatu fitnah yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan politik. Ini yang harus kita lawan bersama karena kualitas demokrasi kita rusak,” kata Hasan.
Sementara Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Eksternal, Tsamara Amany Alatas, mengatakan kampanye hitam dan kampanye negatif adalah dua hal yang bisa dibedakan.
Menurut Tsamara, kamapanye negatif itu mengatakan berdasarkan data dan fakta.
“Jadi, seperti seseorang pernah terlibat dalam satu kasus atau kinerjanya nga baik dan kemudian dipaparkan dihadapan publik, itu kampanye negatif. Dan, bagi saya hal itu boleh-boleh saja untuk mengetahui calon mana yang punya integritas dan track record nya baik,” katanya.
Tapi, lanjut Tsamara, jika kampanye itu sudah mengarah pada isu SARA, berarti itu sudah masuk pada kampanye hitam. “Jika mengatakan ini orang keturunan PKI, ini orang Tionghoa, padahal faktanya bukan. Hal ini menurut saya sudah masuk kampanye hitam,” ungkapnya.
PSI, kata dia, berkomitmen untuk melawan segala kampanye hitam. “PSI mulai dari pengurus dan anggota berkomitmen untuk melawan segala kampanye hitam. PSI dalam cara kampanye politik hanya bisa melakukan serangan tehadap orang, tapi itu serangan yang bisa diargumentasikan sesuai data dan fakta,” kata Politisi muda ini.
Ia pun berharap agar masyarakat Indonesia bisa melawan kampanye hitam dengan cara-cara yang sederhana. “Kita dulu waktu di Pilkada DKI Jakarta 2017 pernah punya aplikasi gerakan lawan Hoax. Mungkin bisa kita hidupkan lagi di Pilkada atau Pemilu yang akan datang untuk bisa melawan atau mengklarifikasi isu Hoax yang selama ini hadir dalam pilkada. Kita terus berupaya melawan kamapnye hitam,” tegasnya.
Sementara Ketua DPP Gerindra Bidang Agama Katolik, Haposan Paulus Batubara merasa heran Partai Gerindra sering dituduh memainkan isu SARA dalam proses Pilkada. Menurut dia, Partai Gerindra tidak pernah memainkan isu SARA lantaran Ketua Umum Prabowo Subianto merupakan tokoh yang sangat cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tidak ada isu SARA. Yang memainkan itu siapa? Gerindra sangat mencintai negara ini. Dan, Pak Prabowo itu negarawan sejati dan sangat cinta tanah air,” kata Haposan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati berharap agar aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu dan pemerintah bisa bertindak tegas menyikapi persoalan isu SARA dalam proses demokrasi kita.
“Kita berharap ada sebuah ketegasan dari aparat penegak hukum, pihak penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk segera memberikan langka tegas menindak para pelaku penyebar isu SARA atau yang melakukan kampanye hitam. Kita minta pemerintah untuk benar-benar bisa menindak tegas tanpa pandang bulu dan keberpihakan,” ungkap Handojo yang tampil sebagai Moderator dalam acara ini.
Dengan demikian, kata Handojo, pemilu benar-benar bisa berjalan sesuai yang diharapakan oleh kita semua dan yang pernah ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni terwujudnya pemilu yang demokratis bukan polarisasi yang justru akan mengancam keutuhan NKRI.
Ervan Tou - Matakatolik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar