Matakatolik.com - Memasuki tahun 2018, rakyat Indonesia akan kembali menghadapi masa Pilkada. Melihat hal ini Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyampaikan pentingnya melawan politik uang dan politisasi agama.
"Memasuki tahun politik, ruang-ruang publik, dipenuhi dengan informasi dan berita tentang jagoan masing-masing, baik partai ataupun figur tertentu. Salah satu yang dikuatirkan dalam ribut-ribut politik ini adalah politisasi agama. Persoalan radikalisme, persekusi, ujaran kebencian, dan informasi hoaks saat ini menjadi makanan masyarakat sehari-hari," ujar Alan Christian Singkali, Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI dalam pernyataan pers pada hari Kamis, (4/1/2018)
Alan menyampaikan bahwa politisasi agama kemudian membuat rakyat Indonesia lupa membicarakan tentang persoalan besar yakni kasus korupsi yang justru menjerat para pemimpin daerah dan nasional yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam meniadakan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Kita terperdaya dengan politisasi agama, kemudian suara kita diarahkan untuk memilih calon kepala daerah ataupun anggota legislatif yang tidak memiliki kapasitas. Kita tidak toleran dengan perbedaan agama di dalam politik, namun cenderung membiarkan bahkan menunggu adanya politik uang di dalam proses pemilu. Kita ribut dengan politisasi agama, namun bersorak dengan adanya politik uang," ungkap Alan.
Lulusan Universitas Hasanuddin Makassar ini meminta agar masyarakat tidak tertipu dengan politisasi agama dan tidak terperdaya dengan politik uang.
"Masyarakat harus cerdas dalam politik sehingga mendukung tumbuhnya kehidupan
demokrasi yang diidamkan. Masyarakat yang cerdas dan berintegritas akan memilih pemimpin yang cerdas dan berintegritas. Kepala daerah dan nasional ataupun anggota legislatif yang terpilih dengan cara yang baik dan berintegritas tidak akan punya utang atau janji politik kepada orang-orang yang memberikan dana politik kepadanya. Pada akhirnya mereka yang terpilih dengan cara yang baik dan berintegritas akan dapat memenuhi sumpah pelayanannya, yakni memberikan yang terbaik bagi rakyat serta tidak perlu korupsi untuk mengganti biaya kampanye," jelasnya.
Menurut Alan, pendidikan politik harus dilakukan bagi masyarakat kita.
"GMKI berencana untuk mengadakan pendidikan politik dan pemilu menjelang pesta demokrasi. Ini menjadi salah satu cara kita untuk melawan politisasi agama dan politik uang," katanya.
Alan melanjutkan, "kami juga meminta agar lembaga-lembaga masyarakat turut berperan aktif melakukan pembinaan dan pelatihan politik kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Partai politik harus mendidik kader-kader partainya agar memiliki nilai-nilai integritas, keadilan, kejujuran, dan rasa nasionalisme yang kuat sehingga tidak membedakan suku, agama, gender, dan golongan. Partai politik harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan menolak politik uang."
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan bahwa di tahun 2018 ini pemerintah baik pusat dan daerah harus fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, nelayan dan tani.
"Selain melakukan pembangunan infrastruktur, harus dilakukan juga pembangunan sumber daya manusia, yakni melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Anggaran kesehatan dan pendidikan tidak hanya diperbesar namun juga diawasi penggunaannya agar tepat sasaran dan pelaksanaannya," kata Sahat.
Sahat menyampaikan bahwa lapangan pekerjaan harus dibuka dan masyarakat diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerjanya.
"Koperasi harus dibangun kembali sebagai bentuk ekonomi gotong royong. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan ruang yang lebar bagi investasi korporasi besar, namun juga memberikan kemudahan dan dukungan untuk koperasi dan usaha mikro rakyat di seluruh daerah," tegasnya.
Sahat mengungkapkan bahwa reforma agraria yang digaungkan pemerintah masih harus dievaluasi pelaksanaannya. Di beberapa daerah seperti Kepulauan Aru, Pulau Sumba, ataupun berbagai daerah lainnya, terjadi konflik lahan antara masyarakat adat dengan pemilik modal.
"Pemerintah memberikan kesempatan bagi investor untuk membuka lahan pertanian, peternakan dan pariwisata, namun kurang memikirkan bagaimana masyarakat lokal juga dapat mengelola lahannya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraannya. Lahan-lahan masyarakat lokal ada yang sudah beralih kepemilikan kepada para pemilik modal baik dari Jakarta maupun luar negeri. Masyarakat yang hidup di pesisir juga sulit mencari ikan, karena banyaknya kebijakan sektor perikanan yang membatasi ruang gerak mereka untuk hidup. Akibatnya masyarakat desa yang kebanyakan adalah tani ataupun nelayan, menjadi penonton di atas tanah airnya sendiri," ujar alumni S1 dan S2 dari Institut Teknologi Bandung ini.
Sahat menyampaikan bahwa GMKI menyerukan perlunya pemerintah dan masyarakat berkolaborasi untuk mewujudkan kedaulatan desa, yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan.
"Pemerintahan Jokowi-JK yang sudah menyusun agenda Nawacita dengan sangat baik, harus mengevaluasi kinerja bawahannya, seperti di sektor perikanan, pertanian, agraria, dan koperasi. Karena sektor-sektor inilah yang sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi gotong royong masyarakat desa yang kebanyakan nelayan dan tani. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka rakyat di daerah pedesaan dan pesisir yang sangat mencintai Presiden Jokowi pun dapat patah hati karena keteledoran para bawahannya," tutup Sahat.
Matakatolik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar